AHKFTA dan AHKIA Resmi Berlaku Buka Peluang Indonesia Tingkatkan Ekspor di Pasar Asia

  • Whatsapp
banner 468x60

MOFISU.COM, JAKARTA – Indonesia mulai mengimplementasikan Perjanjian ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) dan ASEAN – Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA) pada 4 Juli 2020. Implementasi ini tepat waktu bersamaan dengan upaya Pemerintah untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Peluang Indonesia untuk mendorong eskpor di pasar Asia terbuka semakin lebar.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan ASEAN melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan menggelar webinar ‘Strategi Pemanfaatan Peluang Peningkatan Perdagangan dalam AHKFTA dan Upaya Mendorong Arus Investasi Melalui AHKIA bagi Indonesia’, pada Jumat (3/7).

Read More

banner 300250

Hadir sebagai narasumber Direktur Perundingan ASEAN Kemendag Antonius Yudi Triantoro, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag Johni Martha, Direktur Kerja Sama Penanaman Modal Luar Negeri BPKM Fajar Usman, Konsul Perdagangan RI untuk Hong Kong Iqbal Shoffan, serta Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Regional Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Gusmiadirrahman.

“Webinar kali ini bertujuan mensosialisasikan implementasi Indonesia terhadap perjanjian AHKFTA dan AHKIA yang dimulai pada 4 Juli 2020. Dengan disepakatinya perjanjian ini,diharapkan akan meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi antara negara ASEAN dan Hong Kong. Selain itu, dapat menjadi landasan penting menuju integrasi ekonomi regional dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,”kata Yudi.

Menurut Yudi, diperlukan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut, sehingga dapat memanfaatkan akses pasar yang optimal. “Indonesia akan bersaing dengan sesama negara anggota ASEAN lainnya dalam memasuki pasar Hong Kong sehingga Indonesia harus meningkatkan standar kualitas dan daya saing produk ekspornya. Selain itu, Hong Kong bukan hanya dilihat sebagai tujuan akhir ekspor, melainkan juga sebagai hub untuk memasuki pasar negara lain,” tutur Yudi.Strategi tersebut diantaranya dengan mendorong industri berorientasi ekspor dan meningkatkan ekspor barang-barang yang bernilai tambah tinggi. Selain itu, dengan memetakan produk unggulan dan potensial ekspor Indonesia, memperkuat industri manufaktur dan meningkatkan kualitas produk nasional; membangun dan memperbaiki infrastruktur energi, logistik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya; serta mengimplementasikan peta jalan (roadmap) revolusi industri 4.0.

Kemendag, lanjut Yudi, juga akan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif melalui harmonisasi kebijakan nasional lintas kementerian/lembaga. Misalnya, dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi para pelaku usaha serta memaksimalkan peran perwakilan Indonesia di Hong Kong dalam melakukan penetrasi pasar.

Baca Juga : PJB Luncurkan Re-Forge, Solusi Tata Kelola Pembangkit Listrik di Indonesia

“Kemendag juga akan memaksimalkan peran perwakilan Indonesia di Hong Kong dalam melakukan penetrasi pasar,” imbuh Yudi.

Menurut Yudi, perjanjian AHKFTA juga bermanfaat bagi Indonesia yaitu menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dengan diterapkannya penghapusan ekonomi biaya tinggi dan penyederhanaan perizinan. Perjanjian ini juga dapat meningkatkan produktivitas domestik Indonesia dalam memperkuat daya saing serta meningkatkan kemampuan pelaku bisnis di Indonesia melalui pemanfaatan berbagai kerja sama peningkatan kapasitas antarpihak. Pemanfaatan ini khususnya dalam menjadikan Hong Kong sebagai transit ekspor ke negara-negara lain.

Namun, untuk mengoptimalkan peluang pasar Hong Kong, pemerintah dan sektor usaha nasional perlu bekerja sama menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air. “Iklim usaha yang kondusif dapat dapat mendorong produk ekspor Indonesia memenuhi kebijakan non-tarif di Hong Kong dan mampu bersaing dengan produk-produk dari sesama anggota ASEAN lainnya,” jelas Yudi.

Sejumlah komoditas yang berpeluang untuk diekspor ke Hong Kong, antara lain perhiasan, batu bara, emas, peralatan komunikasi, elektronik, sarang burung walet, dan produk tembakau.“Berdasarkan kajian, implementasi AHKFTA oleh Indonesia serta pembenahan daya saing dan kualitas produk ekspor Indonesia di pasar Hong Kong, diperkirakan dapat meningkatkan ekspor Indonesia sebesar 6,7 persen per tahun dan impor 6,5 persen per tahun,” pungkas Yudi.

Sekilas Tentang Perjanjian AHKFTA dan AHKIA

AHKFTA disepakati seluruh anggota ASEAN dan Hong Kong secara ad referendum pada 12 November 2017 di Manila, Filipina, setelah melalui 10 putaran perundingan. Sedangkan Myanmar menjadi negara terakhir yang menandatangani perjanjian ini pada 28 Maret 2018 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Perjanjian AHKFTA adalah perjanjian perdagangan bebas keenam ASEAN dengan mitra eksternal, setelah Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, dan Australia-Selandia Baru. AHKFTA ini memiliki cakupan liberalisasi yang luas, di antaranya meliputi akses pasar, fasilitasi perdagangan, aturan untuk meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan, dan kerja sama yang bertujuan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa di wilayah tersebut.

Implementasi AHKFTA tersebut didukung oleh sejumlah instrumen hukum. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN– Hong KongFree Trade Agreement.

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok.

Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.

Hal lain yang perlu diketahui dari AHKFTA ini adalah dicakupnya komitmen kerja sama ekonomi dan teknis, seperti di bidang kepabeanan, jasa profesional, kerja sama UKM, fasilitasi perdagangan dan logistik, dane-commerce dalam rangka mendorong realisasi, ekspansi, dan peningkatan manfaat dari perjanjian AHKFTA bagi negara anggotanya, serta dilakukan dengan semangat mengurangi kesenjangan level pembangunan khususnya diantara negara-negara ASEAN dan mewujudkan integrasi yang lebih dalam di Kawasan ASEAN.

Sedangkan ASEAN – Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA) merupakan perjanjian khusus terkait investasi. Bagi Indonesia, AHKIA mencakup elemen-elemen untuk meningkatkan komitmen dan realisasi investasi. Khusus di bidang investasi, perjanjiannya dibuat terpisah walaupun dirundingkan secara bersamaan. Hal ini karena khusus perjanjian di bidang investasi, Hong Kong harus mendapatkan persetujuan dari Tiongkok.

AHKIA ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Hong Kong secara ad referendum pada 12 November 2017 di Manila, Filipina (oleh sebagian besar AEM, termasuk Indonesia) dan terakhir oleh Vietnam pada 18 Mei 2018 di Hanoi.

AHKIA diharapkan akan memperdalam dan memperluas keterkaitan ekonomi diantara para pihak, meningkatkan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan ekspor, dan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi negara anggota ASEAN melalui pemanfaatan Hong Kong sebagai “hub for trade”.

Perjanjian kerja sama AHKIA diharapkan akan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan komitmen dan realisasi penanaman modal asal Hong Kongke Indonesia. Persetujuan tersebut akan memberikan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan setara kepada investor dari kedua pihak dalam kegiatan penanaman modal. Sehingga menciptakan peluang bisnis baru dan semakin meningkatkan arus perdagangan dan penanaman modal antara negara-negara ASEAN dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong.

Sumber : PJB luncurkan konsep Re-Forge untuk pengelolaan pembangkit berbiaya kompetitif

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *